Reza Yunanto - detikNewsJakarta - Perkembangan politik dan isu-isu terkini ikut menjadi sorotan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) III Partai Demokrat. Sikap Partai Demokrat ini dituangkan dalam 9 butir pernyataan politik
Pernyataan politik itu dibacakan Ketua DPP PD Anas Urbaningrum di arena Rapimnas di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (6/12/2009). Demikian bunyinya:
Memperhatikan dinamika situasi berbangsa dan bernegara, Rapim perlu menyampaikan pokok-pokok pikiran:
1.Partai Demokrat memandang bahwa berbagai masalah dalam negeri yang kita hadapi akhir-akhir ini merupakan masalah seluruh bangsa Indonesia, bukan semata-mata masalah pemerintah atau kelompok politik tertentu. Karena itu seluruh potensi dan kekuatan bangsa perlu menjaga semangat kolektif untuk mencari solusi dan kebaikan bangsa bersama.
2. Partai Demokrat memandang bahwa demokrasi kita telah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Demokrasi kita masih mencari bentuknya yang tepat. Demokratisasi di Indonesia harus dijauhkan dari anarki, fitnah, pembangunan opini yang bertujuan membunuh karakter. Kebebasan berdemokrasi harus taat aturan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan demokrasi tidak boleh jatuh menjadi kebebasan untuk kebebasan justru harus ditempatkan sebagai energi konstruktif bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
3.Partai Demokrat menegaskan bahwa penghargaan dan kepercayaan kepada lembaga demokrasi adalah hal yang sangat penting bagi pelembagaaan dan sistem demokrasi kita. Karena itu upaya-upaya untuk mendelegitimasi lembaga demokrasi jelas tidak menguntungkan lembaga kita. Demokrasi harus berpusat dan terselenggara pada lembaga-lembaga sebagaimana telah diatur dalam konstitusi dan mendapat kepercayaan rakyat lewat proses yang demokratis.
4.Terkait dengan kasus Bank century, Partai Demokrat meminta panitia angket di DPR untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja berdasarkan bukti dan fakta, bukan berdasarkan rekaan atau perkiraan dan pengaruh pihak lain. Rakyat berhak untuk dapat informasi yang benar, bukan fitnah dan rekayasa. Oleh karena itu, kami minta kasus ini dibuka setuntas-tuntasnya, tidak ada yang ditutupi sehingga kasus ini menjadi terang benderang dan jelas duduk persoalannya di mata rakyat. Partai Demokrat mendesak agar pihak-pihak yang melakukan tindakan kriminal, korupsi, mengalirkan dan menerima dana secara ilegal segera diproses oleh penegak hukum secara tegas dan adil.
5. Partai Demokrat memandang bahwa tindakan dan upaya sekelompok orang yang berniat merusak dan menciderai demokrasi dan ketenteraman masyarakat dengan menyebarkan fitnah, menyampaikan tuduhan yang tidak berdasar dan melakukan pembunuhan karakter sungguh merupakan perbuatan keji dan tidak bertanggung jawab. Perbuatan itu tidak bisa diterima oleh akal sehat, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan atas harkat, martabat dan harga dirinya, karena itu Partai Demokrat mendesak aparat hukum untuk mengusut tuntas dan menindak para pelaku fitnah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penegakan hukum yang adil adalah dasar yang kokoh bagi hadirnya ketenteraman sosial, tegaknya hukum akan
menghindarkan dari kemungkinan berkembangnya tirani rumor, fitnah, dan perbuatan yang tidak bertanggung jawab lainnya.
6. Partai Demokrat mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan SBY-Boediono dalam memberantas mafia hukum pada semua lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan. Upaya-upaya ini harus dilakukan sistematis, konsisten dan berkesinambungan. Rakyat menantikan hadirnya fajar baru yang menjanjikan. Sejalan dengan program ini, Partai Demokrat meminta pemerintah untuk melanjutkan program reformasi birokrasi secara total, keberhasilan pembangunan tata kelola yang baik, dan program pemberantasan korupsi sangat terkait dengan hadirnya birokrasi yang makin bersih, mampu,
cakap, cekatan, responsif dan berbudaya pelayanan publik.
7. Partai Demokrat mengapresiasi langkah pemerintah 100 hari. Partai Demokrat meminta pemerintah untuk tetap konsisten dalam memperjuangkan kepentingan rakyat termasuk menaikkan kesejahtehraan guru, menekan dampak krisis keuangan global, menjaga agar ekonomi kita tetap tumbuh dan menekan angka pemutusan hubungan kerja. Pemerintah perlu terus bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran dan kemiskinan, membenahi dunia pendidikan, meningkatkan kualitas dan perlindungan warga negara Indonesia, memperjuangkan kepentingan rakyat dalam mendukung
program pemerintah yang prorakyat.
8. Partai Demokrat mendesak DPR untuk menyegerakan program RUU yang sifatnya mendesak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pembenahan sistem pendidikan, pembangunan budaya nasional, perlindungan warga negara Indonesia harus dapat menjadi acuan yang kokoh untuk produk-produk legislasi yang berkualitas dan dalam jumlah yang sangat memadai.
9. Partai Demokrat meminta Presiden SBY dan Wapres Boediono dan seluruh jajaran kabinet untuk bekerja keras dan penuh konsentrasi. Berbagai masalah sekarang ini tidak boleh memecah konsentrasi dan menghalangi pelaksanaan komitmen pemerintah untuk bekerja bagi peningkatan kesejahteraan. Kami yakin bahwa rakyat lebih berharap pemerintahaan yang bekerja keras daripada hiruk pikuk politik yang tidak jelas ujungnya. Partai Demokrat berpandangan bahwa berpolitik yang terbaik adalah bekerja keras untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
(Rez/nrl)
