198 Ribu Warga Mengungsi
Satu per satu korban tewas akibat semburan awan panas gunung Merapi dievakuasi. Data yang didapat JPNN hingga pukul 20.30 WIB tadi malam, korban tewas yang sudah dievakuasi mencapai 121 orang.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, mengatakan total pengungsi akibat meletusnya gunung Merapi mencapai sebanyak 198 ribu jiwa. Hal ini disampaikan kepada wartawan seusai rapat penanganan tanggap darurat yang dipimpin Presiden SBY di Gedung Agung, Jl Malioboro, Yogyakarta.
Jumlah tersebut dengan perincian, jumlah pengungsi di Sleman 56 ribu orang, Magelang 62 ribu orang, Magelang 2 ribu orang, Klaten 40 ribu orang, Boyolali 30 orang.
Usulkan Merapi Bencana Nasional
Semakin meningkatnya aktivitas Merapi dalam tiga pekan terakhir ini dianggap sudah cukup layak bagi pemerintah untuk menyatakannya sebagai bencana nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Abdul Karding Kadir.
”Tentunya dengan konsekuensi seperti yang diatur dalam undang-undang. Saya rasa sudah layak masuk sebagai bencana nasional,” katanya saat mengunjungi barak pengungsian di SMA Marsudirini dan Gedung Darul Arqom di Kecamatan Muntilan, Magelang, kemarin (6/11).
”Saya melihat dampaknya yang sangat luas, jumlah korban yang besar, dan skala bencana yang melibatkan dua provinsi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Karding dan anggota komisi lainnya seperti Ina Amania (Fraksi PDIP) dan Oheo Sinapoi (Fraksi Golkar) juga berdialog dengan para pengungsi.
Karding menyatakan terkejut atas kondisi pengungsi di Gedung Darul Arqom yang sudah dua hari belum mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah. Padahal jumlah pengungsi di sana mencapai 370 jiwa.
Karena itu, dia meminta Pemkab Magelang dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mendata serta menyalurkan bantuan kepada seluruh pengungsi tanpa pandang bulu.
“Kami sudah di sini dua hari, namun belum mendapatkan bantuan apa-apa. Kami hanya dibantu warga sekitar barak yang berbaik hati memasak untuk para pengungsi,” ungkap Widoyo, kepala Dusun Soro Bandan, Desa Banyudono, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, kemarin (6/11).
Menurut dia, bantuan dari warga tersebut masih belum cukup sehingga sebagian pengungsi pulang ke kampung mereka untuk memetik hasil pertanian yang masih bisa diselamatkan. Setelah itu, mereka kembali ke barak dan baru memasak.
Ditawari Jadi Transmigran
Pemerintah menawarkan program transmigrasi bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana, termasuk para pengungsi letusan Gunung Merapi dan tsunami di Mentawai. Sejumlah kawasan di luar Jawa yang dianggap lebih aman telah disiapkan.
Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, daerah tujuan transmigrasi yang ditawarkan, antara lain, beberapa kabupaten di Sumsel, Kalbar, dan Sulbar.
”Tawaran ini bersifat terbuka dan tidak memaksa,” ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta, kemarin (6/11).
Dia menyadari, kompleksitas pemindahan penduduk melalui program transmigrasi. Ada faktor kultur, sosial, dan ekonomi yang bisa membuat masyarakat berat meninggalkan daerah asal.
“Karenanya, pemerintah juga berupaya sedapat mungkin mencarikan daerah yang paling sesuai dengan latarbelakang calon transmigran,” tambahnya.
Misalnya, jelas Muhaimin, masyarakat Mentawai yang banyak bekerja sebagai nelayan, maka harus dicarikan juga kawasan-kawasan baru di daerah pesisir. Atau, penduduk sekitar Merapi yang cenderung merupakan masyarakat agraris, seharusnya dicarikan pula daerah yang dimungkinkan untuk bercocok tanam.
Terkait fasilitas, pemerintah telah menyiapkan beberapa “modal awal” bagi para transmigra. Yaitu, akan dibangunkan satu unit rumah ditambah 2 hektar lahan. Pemerintah juga menanggung biaya hidup selama setahun. Plus, pemberian ketrampilan sampai yang bersangkutan bisa benar-benar beradaptasi dengan daerah baru yang ditempati.
“Bagi yang berminat dan tertarik bisa menghubungi dinas setempat di daerah masing-masing,” papar Muhaimin.
Dia menyatakan, tawaran relokasi translokal tersebut telah disiapkan sebagai kelanjutan penanganan jangka pendek terhadap para korban bencana yang sedang dilakukan saat ini. Yaitu, memindahkan para korban sementara ke tempat yang lebih aman, namun masih bersifat lokal.
Penanganan jangka pendek tersebut, menurut Muhaimin, misalnya memindahkan masyarakat Mentawai ke lokasi yang juga masih berada di Sumbar. Atau, penduduk di sekitar Merapi yang direlokasi ke daerah di sekitar Gunung Kidul, DI Yogyakarta.
Dia menyatakan, programrelokasi yang sedang disiapkan pemerintah itu kini sedang terus digodok oleh pihaknya bersama BNPB. “Ada beberapa poin-poin yang masih perlu disempurnakan,” katanya.
Muhaimin memperkirakan, program jangka panjang berupa transmigrasi, kemungkinan baru akan dilaksanakan pada semester pertama 2011. Sebab, menurut dia, program tersebut tentu juga memerlukan koordinasi dengan pemda, baik asal maupun tujuan transmigrasi.
“Tapi, yang kalau yang jangka pendek sudah dimulai sekarang ini,” pungkas ketua umum DPP PKB tersebut. (jpnn)
