Hidayatullah.com—Aktivisi Islam liberal Ulil Abshar Abdalla ikut maju dalam pencalonan Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU ke-32 NU di Makassar, 23-28 Maret 2010. Ia maju bersama sejumlah calon lainnya, Said Aqil Siradj, Salahuddin Wahid, Masdar F Masudi, Ali Maschan Moesa, dan Slamet Effendy Yusuf.
Namun langkah Ulil kemudian terganjal oleh tata tertib pencalonan Ketua Umum PBNU. Sebagian isi tata tertib itu menyebutkan calon ketua umum tidak terlibat Jaringan Islam Liberal. Disebutkan dalam Pasal 22 Ayat 3 bahwa, "Seorang calon tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian partai politik dan tidak merangkap ormas yang secara langsung dan tidak langsung bertentangan dengan paham ahlusunnah wal jamaah dan Jaringan Islam Liberal."
Ulil pun sempat kecewa dengan munculnya pasal “penghadangan” ini. "Seharusnya anak muda NU perlu mendapat bimbingan. Bukan malah dibuang," ujarnya dikutip Kompas.com. Namun ia mengaku lega, persyaratan tidak pernah terlibat pada organisasi Jaringan Islam Liberal (JIL) akhirnya dihapus dalam Tatib, walau langkahnya untuk maju tetap tidak mulus. Terpilih sebagai Ketua Umum periode 2010-2015 KH Dr. Said Aqil Siradj.
Kehadiran Ulil Abshar Abdalla dalam bursa pemilihan Ketua Umum PBNU ini bukan datang secara tiba-tiba. Sebagaimana dimuat dalam portal Washington Post pada 25 Oktober 2009, Ulil sudah mempersiapkan diri maju jauh hari sebelumnya. Disebutkan, Ulil agaknya capek dijuluki antek Amerika. Untuk itu ia ikut pemilihan Ketua Umum PBNU. Ia memang tidak terlalu berharap menang, tapi ingin "terlibat dalam arus utama dan bukan hanya sebagai orang pinggiran saja."
Ulil antek Amerika Serikat? Julukan ini mungkin saja tidak salah. Ia memang digadang-gadang oleh Amerika sebagai model dari kelompok Islam moderat. Pada tahun 2002 Ulil diterbangkan ke Washington untuk bertemu dengan para pejabat di Kementerian Luar Negeri dan Pentagon, termasuk Paul D Wolfowitz, yang ketika itu menjadi Deputi Menteri Pertahanan dan mantan Dubes AS di Jakarta.
Sebelumnya pada 2001 atas pendanaan dari Asia Foundation, ia mendirikan Jaringan Islam Liberal. Kegiatan organisasi itu di antaranya menyiarkan acara di radio 1 kali sepekan, yang di antara materinya mempertanyakan tafsir literal ayat-ayat suci tentang wanita, homoseksual, dan doktrin-doktrin dasar.
JIL juga membeli jam siar televisi nasional untuk menayangkan video yang menggambarkan Islam sebagai agama yang memiliki "banyak warna" dan menyebarkan selebaran yang mengusung ideologi liberal di masjid-masjid. "Kami ingin melawan pemikiran kelompok garis keras," kata Ulil Abshar Abdalla, sebagaimana ditulis pada portal WP itu.
Intervensi AS
Setelah berakhirnya Perang Dingin antara negara-negara Barat dan negara-negara penganut ideologi Komunis pada awal tahun 1990-an, berkaitan runtuhnya negara Uni Sovyet dan berubahnya ideologi negara-negara Eropa Timur, tampaknya Barat mulai memusatkan perhatiannya pada (negara-negara) Islam. Ini sejalan dengan teori yang disampaikan Samuel P. Huntington dalam buku Clash of Civilizations, ketika perang ideologi antara negara penganut ekonomi pasar bebas dan komunis berakhir, maka poros konflik utama di dunia berikutnya berkaitan dengan faktor kultural dan keyakinan agama, di antaranya Islam.
Persoalan terhadap (negara) Islam mulai dapat dirasakan saat konflik antara AS dan Irak pada tahun 1991. Pendanaan untuk “menghadapi” dunia Islam pun mulai dipersiapkan. Asia Foundation yang didirikan sebagai lembaga non-governmental organization pada tahun 1950 untuk memberikan bantuan guna melawan komunisme, mengalihkan misinya melakukan perlawanan terhadap Islam garis keras di Indonesia, sebagai bagian dari program USAID yang diberi nama Islam dan Masyarakat Beradab. Program itu dimulai sebelum terjadinya serangan 11/9 (serangan terhadap gedung WTC di New York pada 11 September 2001), namun menjalankan aktivitasnya setelah peristiwa itu.
Ini akan sangat berbeda jika melihat kebijakan AS pada tahun 1980-an. Ada satu cerita menarik mengenai hal ini. Di 1980-an itu, Nasir Tamara, seorang cendekiawan muda Indonesia memerlukan uang untuk membiayai sebuah studi tentang Islam dan politik. Dia mendatangi kantor yayasan AS, Ford Foundation, di Jakarta meminta bantuan.
Namun ia pulang dengan tangan hampa. AS mengatakan padanya, "tidak tertarik dengan Islam."
Penampikan kasar itu datang dari ibunda Presiden Obama, Ann Dunham, seorang pakar antropologi AS yang tinggal di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Dunham, yang wafat tahun 1995, memusatkan perhatian pada isu-isu pembangunan ekonomi, bukan pada masalah agama dan politik --sebuah subyek sensitif di negara yang ketika itu dipimpin seorang otokrat sekular.
"Pada saat itu mengkaji Islam tidak lazim," kata Tamara mengenang. Sekarang, Indonesia adalah negara demokrasi dan peran Islam menjadi salah satu isu terpenting bagi kebijakan AS terhadap negara yang jumlah muslimnya melebihi Mesir, Suriah, Yordania, dan gabungan seluruh negara Arab dan Teluk Persia. Praktik-praktik Islam di Indonesia saat ini menjadi perhatian sangat penting bagi AS, agar kepentingan negara itu di negara ini tidak terganggu.
"Ini adalah perang pemikiran, seperti apa Indonesia diinginkan di masa depan," kata Walter North, Kepala U.S. Agency for International Development (USAID) Jakarta. North mengenal Dunham ketika ia tinggal di Indonesia tahun 1980-an.
Kebijakan yang diterapkan AS ini lantas memicu pertanyaan: haruskah Amerika menjaga jarak atas dunia Islam di seluruh dunia, atau ikut terjun untuk mendukung muslim yang memiliki kesamaan pandangan dengan Amerika?
Nyatanya untuk mendapatkan mendapatkan cara pandang yang sama antara negara Islam dan kebijakan AS, guna AS dapat melaksanakan kepentingannya di negara-negara muslim tersebut, akhirnya ikut terjun memberikan dukungan terhadap muslim yang memiliki pandangan sama dengan AS.
Segera setelah serangan 11 September, Washington mengucurkan uang dan janji guna menyokong kelompok muslim 'moderat' untuk melawan apa yang disebut Bush sebagai "ideologi yang nyata dan mendalam" dari Islam-fasis. Di samping The Asia Foundation, C. Holland Taylor, bekas eksekutif bidang telekomunikasi dari Winston-Salem, Carolina Utara, lewat lembaganya LibForAll Foundation mempromosikan “budaya kebebasan dan toleransi".
Taylor, yang bisa berbahasa Indonesia, mendapatkan dukungan dari orang-orang ternama, termasuk mantan Presiden RI Adurrahman Wahid, dan seorang artis pop yang mengeluarkan lagu hit Laskar Cinta, dengan semboyannya "No to the warriors of jihad! Yes to the warriors of love" (Katakan tidak untuk Laskar Jihad , katakan ya untuk Laskar Cinta).
Taylor lalu membawa Wahid ke Washington, bertemu dengan Wolfowitz, Wakil Presiden AS Richard B. Cheney, dan lainnya. Taylor juga merekrut seorang sarjana Quran reformis dari Mesir untuk membantu mempromosikan "kebangkitan pluralisme Islam, toleransi, dan berpikir kritis."
Dana datang dari orang-orang kaya AS, termasuk pewaris kekayaan pengusaha pakaian dalam Hanes dan beberapa organisasi Eropa. Taylor dalam pernyataannya di Jakarta, menolak menyebutkan penyumbang terbesarnya yang berasal dari AS.
Dia mengatakan, dirinya telah berulang kali meminta uang kepada pemerintah AS, tapi hanya mendapatkan 50.000 dollar, hadiah dari Unit Kontraterorisme Departemen Luar Negeri.
"Anda tidak bisa memenangkan perang dengan uang segitu," kata Taylor. Ia pun membuat 26 seri film dokumenter dengan tujuan menghilangkan doktrin Islam garis keras. "Orang-orang di Washington lebih suka berpikir, bahwa jika kita tidak melakukan apa-apa, maka kita akan baik-baik saja: penggal saja kepala-kepala para teroris dan semuanya akan beres."
Agaknya tidak salah adanya asumsi tangan-tangan asing mengobok-obok praktik-praktik keagamaan umat Islam. Obok-obok itu rupanya tidak hanya sebatas dalam praktik politik dan ekonomi saja, tetapi lebih dari itu. Sayangnya ada dari kalangan umat Islam yang justru patuh pada “Tuan Besar”nya.
Sejatinya sikap radikalisme dalam umat Islam hanya sebatas reaksi dari “kekotoran tangan” yang dilakukan pihak luar. Dalam sejarah hubungan antaragama dan sosial, justru umat Islam lebih menjaga toleransi terhadap pihak lain. Di pihak yang merasa jawara dalam praktik demokrasi dan mengaku beradab, justru antidemokrasi dan antiperadaban dengan praktik memusuhi umat Islam di negeri mereka sendiri. Itulah yang sedang terjadi saat ini di AS dan negara-negara Eropa saat ini. [Washington Post/si/www.hidayatullah.com]
