Amerika Serikat (AS), hari Senin (7/3), menyatakan hak untuk melancarkan protes harus dihormati di mana pun juga, termasuk di Arab Saudi. Jurubicara Departemen Luar Negeri AS Philip Crowley mengatakan, "Amerika Serikat mendukung sejumlah hak universal, termasuk hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan menyampaikan pendapat"."Semua hak itu harus dihormati di mana saja, termasuk di Arab Saudi," katanya.
Sikap Arab Saudi mengenai protes "sesungguhnya tidak baru" tambahnya.
"Kami telah berkomunikasi mengenai sikap kami kepada pemerintah Arab Saudi sebagai bagian dari dialog reguler yang berlangsung dan telah berjalan beberapa waktu," katanya.
Sikap AS ini dilakukan menanggapi larangan demonstrasi di Negara kaya minyak itu. Sebelumnya, pada Sabtu (5/3), Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menyatakan protes tidak sah. Selanjutnya, pada hari Ahad (6/3), ulama penting Arab Saudi menyatakan, demontrasi di jalan sebagai bentuk kegiatan yang "kurang-Islami".
Dewan ulama senior Saudi ini menganggap bahwa "pembaruan dan nasehat tidak akan berlangsung melalui demonstrasi dan metode yang bersifat menghasut pendurhakaan", dalam satu pernyataan yang diangkat oleh kantor berita SPA, seperti dilaporkan AFP.
Pernyataan dari dewan yang memiliki 10 anggota itu, yang dipimpin oleh Mufti Arab Saudi, dikeluarkan ketika para pegiat melalui Internet menyerukan demonstrasi pada 11 dan 20 Maret guna meminta perubahan di kerajaan yang sangat konservatif itu.
"Dewan menekankan bahwa demonstrasi dilarang di negara ini, dan bahwa cara Islam mewujudkan kepentingan bersama adalah dengan memberikan nasehat," katanya.
Dewan juga mengecam petisi belum lama ini, yang ditujukan kepada Raja Abdullah oleh para intelektual dan pegiat HAM, yang mendesak perubahan besar guna mengubah monarki absolut menjadi kerajaan konstitusional.
"Perubahan dan nasehat adalah cara Islami dan akan membawa manfaat serta mencegah kejahatan, dan bahwa itu tidak terjadi melalui pernyataan yang bersifat mengintimidasi dan menghasut berdasarkan tandatangan yang dikumpulkan," katanya.
Dewan meminta pemerintah untuk "melakukan tugas mereka sesuai dengan undang-undang di wilayah ini", yang tampaknya adalah izin keagamaan untuk menggunakan kekuatan terhadap demonstran.
Kementerian Dalam Negeri, Sabtu (5/3), mengatakan demonstrasi seperti itu dianggap tidak sah di Arab Saudi, dan mengingatkan para pengunjuk rasa bahwa pasukan keamanan diizinkan untuk menindak tegas protes massa.
Sebelumnya, hari Jumat, beberapa warga Syiah berunjuk-rasa di Provinsi Timur, meminta pembebasan seorang ulama Syiah yang ditangkap, Tawfiq al-Aamer, dan tahanan lain, kata beberapa saksi.
Unjuk rasa yang sama diadakan di Al-Qatif, juga di Provinsi Timur, tapi dibubarkan oleh polisi, kata mereka.
Pada Kamis malam, 22 orang ditangkap ketika polisi membubarkan unjuk rasa di Al-Qatif, tempat para pengunjuk rasa meminta pembebasan tawanan, kata Ibrahim al-Mugaiteeb, ketua Human Rights First di Arab Saudi.
Menariknya, desakan Amerika pada Saudi untuk membolehkan orang bersuara dan demontrasi ini tak terjadi dan tak dilakukan ketika penguasa tangan besi di Tunisia, Ben Ali, sangat represif menekan gerakan-gerakan Islam. Termasuk ketika sekutu utama Amerika, Hosni Mubarak yang bertindak sangat kejam pada para ulama dan aktivis Ikhwamanul Muslimin (IM) di Mesir. *
Sumber : ant/irb/hd
Rep: Administrator
Red: Cholis Akbar
