Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN) menuduh adanya langkah 'pengamanan' initial public offering (IPO) PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) oleh Partai Demokrat.Ketua presidium FSP BUMN Arief Puyono menduga pertemuan antara Menteri BUMN, Mustafa Abubakar dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum adalah untuk mengatur harga IPO dan alokasi saham Krakatau Steel.
Dia menjelaskan pertemuan antara Anas dengan Mustafa juga dihadiri sejumlah pimpinan Partai Demokrat dan petinggi KS serta petinggi perusahaan yang menjadi underwriter. pertemuan itu sendiri berlangsung di Nippon kan restoran, yang terletak di lingkungan Hotel Sultan, dan sifatnya sangat rahasia.
Arief juga mengungkapkan adanya hubungan dengan tuduhan bertemunya Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie dan Gayus di Bali, dengan masalah KS. Hal ini disinyalir karena partai Golkar adalah partai yang paling gencar menolak harga IPO PT krakatau Steel pada harga Rp850, pertemuan tersebut diharapkan dapat melunak.
Arief menganggap ini hanyal pengalihan isu, harga IPO KS yang terlalu murah dan dianggap merugikan negara triliunan rupiah dialihkan. "Modus ini menurut kami mempunyai kesamaan ketika partai Golkar dengan gigih ingin membuka kasus korupsi atau bailout bank Century, Aburizal Bakrie kembali menjadi sasaran tembak dengan kasus tunggakan pajak perusahaan Bakrie dan pengungkapan mafia pajak" tuturnya dalam siaran persnya di Jakarta.
Ada anggapan bahwa setelah konspirasi ini terbongkar oleh elit politik dan ekonom serta Amin Rais, Kementrian BUMN yang tiba-tiba membentuk tim evaluasi IPO KS, yang digunakan sebagai humas agar skandal IPO KS terlihat sesuai dengan prosedur dan tidak ada penyimpangan dalam penetapan harga IPO KS, dan bappepam yang seharusnya sebagai regulator dan pengawasan ikut-ikutan meluruskan masalah ini.
Hal ini terlihat ketika dalam keadaan bulissh dimana harga Rp850 per lembar terlalu murah, dalam tiga hari setelah IPO ada aksi jual saham KRAS dengan harga Rp1.280 per lembar. "Hal lain yang tidak seharusnya IPO KS tidak dijual Rp850 perlembar adalah keadaan permintaan baja dunia kemungkinan rebound tahun ini" ujarnya.
Tahun ini permintaan baja tumbuh 13,1 persen setelah kontraksi pada 2009, dan mungkin akan mengalami rekor tinggi pada 2011, jadi penjualan Rp850 per saham dianggap janggal. "Disini terkesan Bapepam dan Tim Evaluasi Independent hanyalah humas saja bagi kementrian BUMN dan Pemerintah" ungkapnya menambahkan.
Arief menambahkan bahwa FSP BUMN Bersatu akan mendukung segala gugatan class action mengenai IPO KS. "Kami juga akan melaporkan menteri BUMN, perusahaan underwriter dan sejumlah pejabat ke KPK, karena bukti bukti kuat mengarah adanya dugaan kerugian Negara dalam skandal IPO KS sudah kami punyai," imbuhnya.
Selain itu dia juga menyerukan kepada seluruh pekerja di BUMN untuk menolak semua jenis IPO di BUMN serta meminta kepada pemerintah untuk tidak mengobral BUMN.(okz/ian)
sumber
