Negara yang dililit kemelut dan konflik berkepanjangan, seperti Somalia, dan Afghanistan menempati urutan terburuk sebagai negara paling korup di dunia. Demikian laporan tahunan organisasi pemantau korupsi Transparansi Internasional, untuk peringkat indeks skala korupsi tahun 2009.
Ketua Transparansi Internasional, Huguette Labelle menyatakan bahwa negara yang tidak stabil kondisi keamanannya menjadi negara yang rentan korupsi. “Negara yang rapuh, tidak stabil kondisinya, yang selalu tergores oleh peperangan dan konflik berkepanjangan tertinggal di peringkat terbawah indeks korupsi. Somalia dengan skor 1.1, Afghanistan 1.3, Myanmar 1.4, sementara Sudan dan Irak 1.5,” kata Labelle sebagaimana dilansir dw-world.
Sementara posisi negara yang terus bergejolak, Irak meski berada di lima terendah, sedikit mengalami kenaikan, sementara Afghanistan merosot dari tahun sebelumnya. Transparansi Internasional mengungkapkan kelima negara di peringkat terbawah yang infrastukturnya banyak mengalami kehancuran akibat konflik, membutuhkan bantuan luar untuk menjaga agar budaya korupsi tidak mengakar.
Oleh sebab itu para investor maupun donor asing harus menuntut transparansi dan akuntabilitas dari negara penerima modal atau bantuan.
Labelle menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi sebuah negara maka dibutuhkan sebuah upaya yang keras untuk membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum. “Korupsi yang berakar kuat memerlukan pengawasan parlemen, peradilan yang baik, mandiri dan sumber daya manusia yang baik pula untuk mengaudit dan lembaga anti korupsi, penegak hukum yang berkomitmen, transparansi dalam anggaran pendapatan dan aliran dana bantuan , serta memberi ruang bagi media independen dan masyarakat sipil yang bersemangat,“ jelasnya.
Namun Huguette Labelle mengingatkan bukan hanya negara yang dilanda konflik yang tergelincir indeks korupsinya. Ia mencontohkan Italia, yang termasuk negara maju mengalami penurunan peringkat menjadi 63, dari sebelumnya pada tahun lalu masih menduduki peringkat 55. Yunani lebih parah lagi, dari peringkat 57 anjlok ke peringkat 71 pada tahun ini.
Negara-negara yang membaik kondisinya masing-masing Liberia. Gambia yang naik ke peringkat 106 dari sebelumnya 158. Dan Indonesia naik dari peringkat 126 ke peringkat 111.
Lebih lanjut Labelle menjelaskan, praktek korupsi berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sebuah negara. “Penyuapan, kartel dan praktik korupsi lain telah melemahkan iklim persaingan dan berkontribusi pada hilangnya sumber daya pembangunan di semua negara, terutama negara-negara miskin,” tukasnya.
Sementara negara yang duduk di peringkat terbaik dalam laporan indeks skala korupsi itu, adalah yang tertinggi Selandia Baru, disusul Denmark, lalu Singapura dan Swedia, serta Swiss. Peringkat ini merefleksikan stabilitas politik, regulasi yang baik dan solid.
Untuk mendukung perang melawan korupsi Huguette Labelle menghimbau adanya peran serta rakyat untuk mengawasi, selain itu dituntut juga transparansi proses kebijakan dan keuangan serta pemilihan aparatur negara yang memiliki integritas tinggi.
“Untuk amati pemimpin negara anda, komitmen mereka dalam memerangi korupsi merupakan hal yang penting. Mereka dan institusi publik harus melayani anda dengan baik, mereka harus bekerja secara transparan dan punya integritas, bukan malah terjebak ke lubang hitam KKN dan penuh konflik kepentingan,” pungkasnya.
